Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, melantik 1.046 pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari pejabat eselon II, III, dan IV. Ribuan PNS tersebut dilantik di halaman Balai Kota. Dalam sambutannya, Ahok mengingatkan PNS yang baru dilantik untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Ia mengaku, telah mendapat laporan sejumlah pejabat yang menerima gratifikasi. Untuk itu, Ahok memerintahkan PNS yang menempati pos baru, dan PNS di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melapor ke KPK jika menerima gratifikasi. Ia memberi tenggat waktu hingga hari Senin (11/1).

 

"Saya tunggu sampai Senin. Saya tahu ada beberapa yang bermasalah. Kalau ditangkap, dipecat sebagai PNS," kata Ahok usai membacakan sumpah jabatan.

 

Lebih lanjut Ahok mencontohkan, salah satu bentuk gratifikasi yang dilakukan pejabat adalah memintah jatah 2,5 persen dari pembelian tanah. Kondisi itu telah berlangsung selama bertahun-tahun.

 

"Saya dapat laporan bertahun-tahun pembelian lahan sulit, ada oknum yang minta komisi. Agen properti minta 2,5 persen saja, semua bisa jual beli. Bapak ibu oknum minta di atas 2,5 persen," pungkasnya.

 

Ia menegaskan, Pemprov DKI akan mengevaluasi kinerja pejabat yang menempati posisi baru. Jika kinerjanya dianggap kurang, dirinya tidak segan mengganti, meski jabatan baru diemban selama sebulan.

Rizal Aditya